PILPRES, PILKADA, dan Masa Depan Kabupaten Tanah Datar

Oleh;

Inoki Ulma Tiara

Baca juga: Surya Paloh: Anies, Kau Jangan Menyerah

Tanggal 14 Februari 2024 telah berlalu, namun pilihan-pilihan politik pada waktu tersebut telah menghasilkan kekuasan-kekuasan yang sah dalam sistim pemerintahan bernegara dan berbangsa Indonesia karena telah dilantiknya anggota DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, DPD RI dan DPR RI, sedangkan pelantikan presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Kekuasaan yang sah tersebut adalah proses pencapain politik dan melibatkan banyak orang dalam perjuangannya. 

Diantara kekuasaan-kekuasaan tersebut, presidenlah sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Republik Indonesia yang menganut sistim presidensial, menurut (Octovina 2018) sebahagian ciri-ciri presidensial adalah :

Baca juga: Alex Wibisono: Berebut Kecurangan

Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden berkedudukan sama dengan legislatif,   Kabinet dibentuk oleh presiden sehingga abinet bertanggungjawab kepada presiden. dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.

Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pengguna anggaran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa “presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”. Presiden yang akan dilantik 20 Oktober 2024 adalah Prabowo Subianto. 

Baca juga: Tony Rosyid: Pertarungan Istana vs KPP, Kenapa Harus Hidup-Mati?

Disisi lainnya tahapan kampanye pilkada seluruh di Indonesia sedang berlangsung termasuk kabupaten Tanah Datar. 

Kompetisi Pilkada Tanah Datar diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Richi Aprian SH, MH berpasangan dengan Donny Karson SH dan Eka Putra SE, MM berpasangan dengan Ahmad Fadly S.Psi. dari dua pilihan ini mana yang terbaik untuk masa depan kabupaten Tanah Datar. 

Baca juga: Prabowo Ciptakan Banyak Tokoh, PMP: Indonesia Butuh Pemimpin Yang progresif

Sebelum menentukan pilihan mana yang terbaik mari kita lihat kemampuan keuangan kabupaten Tanah Datar ringkasan APBD 2024 dana alokasi umum (DAU)  703.059.886.000, dengan dana alokasi khusus (DAK) fisik 87.081.346.000, DAK non fisik  189.523.372.000 dengan  belanja pegawai 713.928.611.212 dan belanja modal 124.519.888.107, serta pendapatan asli daerah (PAD) 152.635.540.000. Kemampuan yang terbatas tersebut membuat pemerintah kabupaten Tanah Datar bergantung pada  pemerintah pusat. Mau tidak mau, suka tidak suka kepala daerah Tanah Datar ke depan adalah adalah orang yang punya koneksi dan hubungan baik dengan pemerintah pusat atau notabene Presiden Republik Indonesia, sehingga anggaran pusat mengalir ke Kabupaten Tanah Datar.

Mari kita perhatikan dengan seksama Richi Aprian, Richi menjadi wakil bupati hasil Pilkada 9 Desember 2020 diusung partai Gerindra,   dan dilantik menjadi wakil bupati pada tanggal 26 Februari 2021. 

Baca juga: Peran Catur Jokowi Diakhir Masa Jabatan Sebagai Bapak Bangsa

Setelah menjadi wakil bupati Richi di amanahkan menjadi bendahara DPC Gerindra Tanah Datar. Namun pada tanggal 23 April  2023 Richi pindah partai ke Partai NasDem tanpa berkonfirmasi kepada partai Gerindra. 

Tindakan Richi ini bagi partai Gerindra adalah penghianatan. Dan sialnya Richi,   Prabowo Subianto datang ke Tanah Datar pada tanggal 29 April 2023 seminggu setalah Richi menjadi ketua NasDem. 

Kunjungan Prabowo sebagai menteri pertahanan menyaksikan sepanjang jalan di Tanah Datar Prabowo melihat baleho dan spanduk kadernya yang berhianat menjadi ketua Nasdem Tanah Datar dengan mendukung Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden. Prabowo kecewa melihat anak muda yang tidak mempunyai loyalitas terhadap organisasi.  

Sehingga ketika Richi ingin menemui Prabowo pengurus Gerindra tidak memberikannya kesempatan. Maka asumsinya ketika Richi Aprian SH, MH menjadi bupati Tanah Datar maka hubungan pemerintahan pusat tidak begitu baik dengan pemerintah daerah Tanah Datar terhalang masalah personal dan struktural sehingga memperjuangkan dana-pusat pusat untuk kabupaten Tanah Datar menjadi harapan kosong belaka. 

Calon bupati nomor urut 2 Eka Putra SE, MM berpasangan dengan Ahmad Fadly mempunyai cerita berbeda, Eka Putra telah  lama  tegak lurus bersama Prabowo Subianto, di Pilpres tahun 2019 Eka Putra adalah bagian dari Tim Pemenangan Nasional menjabat sebagai wakil bendahara sebuah jabatan penting yang di isi orang-orang penting di Indonesia. 

Baca juga: Adanya UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi, UU Pers Perlu Direvisi dan Dewan Pers Sudah Layak Dibubarkan

Dan pemilihan presiden tahun 2024 sangat aktif menkampanyekan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Tanah Datar khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. 

Setelah kemenangan Pilpres 9 Februari 2024 nama Eka Putra disebut oleh Prabowo sebagai salah satu sahabatnya yang tegak lurus memperjuangkannya di Sumatera Barat. 

Selain tegak lurus dengan Prabowo Subianto, Eka Putra adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Demokrat sebagai wakil bendara umum (wabendum). 

Pilres 2024 partai Demokrat adalah bagian penting sebagai partai pengusung yang kedepannya beberapa kader Demokrat menjadi menteri kabinetnya Presiden Prabowo menjadi bagian kolega Eka Putra sebagai pengurus DPP Demokrat. 

Kesimpulannya  Eka Putra mempunyai fondasi yang kuat berkomunikasi dengan pemerintah pusat  baik secara historis, sosial dan politik. 

Baca juga: Alex Wibisono: Anies, Warga Biasa Yang Nonton Formula E

Sedangkan pasangannya  Ahmad Fadly, ayahnya dr Suir Syam politisi Gerindra yang dua periode menjadi anggota DPR RI fraksi Gerindra (2014-2019 dan 2019-2024) walaupun tidak terpilih masa periode 2024-2029 namun Suir Syam adalah salah satu anggota tim transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto,   maka sebagai anak Suir Syam Ahmad Fadly mempunyai jangkar yang kuat  di pemerintahan pusat.

Kita boleh tidak sepakat, kita boleh tidak setuju, namun  dalam politik kekuasaan dimiliki oleh pemenang, realitanya Prabowo Subianto memenangkan pilpres dan akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktber 2024 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Eka Putra SE, MM dengan Ahmad Fadly S.Psi adalah bagian dari kemenangan Prabowo Subianto.

Referensi

Octovina, Ribkha Annisa. 2018. “Sistem Presidensial Di Indonesia.” Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan 247–51. doi: 10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx.